Oleh:
Dolly Silitonga
Panggung
pergulatan politik dalam perebutan kursi kekuasaan telah usai. PDI Perjuangan
keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 18,95 % pada Pemilu Legislatif,
dan 53,15 % suara pada Pemilu Presiden – Wakil Presiden untuk Jokowi – JK yang
diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pembantu Presiden – Wakil Presiden
yang diberi nama Kabinet Kerja pun telah terbentuk setelah melalui proses
panjang yang dilakukan oleh tim transisi. Komposisi Kabinet Kerja diisi oleh orang-orang
yang menurut KPK dan PPATK adalah orang-orang yang bersih dari dugaan kasus
korupsi.
Namun
demikian kita tidak boleh menutup mata bahwa kondisi politik bangsa ini sedang
tidak stabil. Parlemen dihegemoni oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene merupakan oposan pemerintahan Jokowi – JK. Kondisi ini ditanggapi secara
beragam oleh masyarakat. Ada yang berpandangan bahwa kondisi ini baik untuk
demokrasi kita, fungsi check and balances
akan semakin optimal. Namun
disisi lain kondisi ini justru dipandang sangat buruk untuk pemerintahan kita
karena ditenggarai akan menghambat kinerja pemerintahan. Bukan tanpa bukti,
indikasi ini dapat kita lihat dari proses sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada
dan pembahasan alat kelengkapan DPR beberapa waktu lalu.
Mari
sejenak kita kembali ke masa lalu, masa ketika bangsa ini merintih melawan
penindasan oleh kaum kolonial. Perang terjadi silih berganti, dentuman bom
terdengar dimana-mana. Kondisi itu membakar semangat perlawanan dan melahirkan
para Pejuang dari berbagai daerah, sehingga mereka mampu mengusir penjajah dari
daerahnya masing-masing. Namun, para penjajah tak kunjung meninggalkan bumi
pertiwi, mereka hanya berpindah ke daerah jajahan baru di belahan bumi pertiwi
yang kaya akan rempah dan miskin pengetahuan.
Beruntung,
indonesia mempunyai anak bangsa yang visioner, berjiwa nasionalisme dan kepimimpinan
yang hebat. Dengan kemampuan berorasinya yang membara beliau mengagitasi rakyat
Indonesia untuk bersatu-padu menabuh genderang perang merebut kemerdekaan
Indonesia. Tentu tidak mudah bagi Sukarno mempersatukan semangat rakyat
Indonesia yang tersebar luas di seluruh penjuru negeri dan dengan beragam suku,
agama, ras, dan antargolongan.
Namun
pemikiran politik Sukarno yang visioner tersebut tidak pernah mati untuk bangsa
ini. Sukarno menggagas “Nasionalisme” dan “Kebangsaan” untuk mempersatukan
Indonesia pada saat itu. “Nasionalisme
itu ialah satu ikhtikad: suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu
golongan, satu “bangsa”!”, begitulah seruan bung karno dalam mengajak
rakyat Indonesia menuju “persatuan”. Beliau percaya bahwa rasa nasionalistis
itu menimbulkan suatu rasa percaya akan diri sendiri, rasa yang mana adalah
perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh
keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita.
Dibalik
konflik yang berkepanjangan di bidang politik ini secercah harapan muncul di
dihadapan kita. Kita tahu bahwa Jokowi mempunyai kemampuan politik dalam
mengerakkan rakyat untuk bersama berjuang, itu terbukti ketika beliau memimpin
Solo dan Jakarta. Beliau mampu meyakinkan rakyat untuk dapat membantu program
pembangunan oleh pemerintah walaupun harus merelakan kios-kios tempat mereka
berjualan dirubuhkan. Ini menunjukkan bahwa Jokowi mempunyai manajemen konflik
yang baik dan membuktikan bahwa beliau adalah seorang problem solver yang handal.
Begitu
juga dengan Jusuf Kalla, beliau bahkan dianggap sebagai “Bapak Perdamaian”
karena keterlibatannya dalam perdamaian di berbagai konflik. Konflik di Aceh,
Maluku, dan Poso adalah beberapa konflik yang merasakan sentuhan perdamaian
Jusuf Kalla di Negeri ini. Selain di dalam negeri, Jusuf Kalla juga terlibat
dalam upaya perdamaian pada konflik yang terjadi di luar negeri, Rohingya. Artinya
dibawah kepemimpinan Jokowi – JK, harapan untuk dapat mempersatukan bangsa dan mempertahankan
kedaulatan Republik Indonesia itu masih ada.
No comments:
Post a Comment